Berita

Enam Program Prioritas Dorong Ekonomi Daerah
Swasta Berkomitmen Investasi Rp 1350 Triliun
25 April 2011 08:30
MedanBisnis – Bogor. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan enam prioritas program percepatan ekonomi yang pelaksanaan dilakukan hingga 15 tahun ke depan. Program tersebut merupakan dasar untuk mendorong bergeraknya ekonomi daerah yang dampaknya membuka lapangan kerja baru serta berkurangnya jumlah rakyat miskin.
Pertama adalah ketahanan pangan. Sektor ini menempati posisi teratas sebab sangat besar peluang di masa depan terjadi krisis pangan global akibat bertambahnya jumlah penduduk ditambah dengan perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan.”Bila ini masalah, maka peluang bagi dunia usaha. Saya tahu biasanya ada saja persoalan harga yang membuat rakyat menjerit, maka kebijakan soal pangan ini harus tepat,” kata Presiden SBY saat menutup rapat kerja rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, di Istana Bogor, Selasa (19/4). Hadir di situ Wapres Boediono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Rapat kerja rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berlangsung selama dua hari sejak Senin (18/4), diikuti sekitar 400 orang peserta. Mereka terdiri dari para menteri, gubernur, pimpinan BUMN, dan kalangan pengusaha besar.

Presiden mengatakan, program kedua adalah sektor energi, terutama ketersediaan energi listrik di seluruh wilayah. Perlu percepatan pengadaan pembangkit listrik yang berbasiskan sumber energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, di samping batubara dan pembangunan kilang minyak baru.

Ketiga adalah pengadaan infrastruktur. Terutama pada pembangunan pelabuhan baru di luar Jawa, melanjutkan proyek jalan tol serta ruas penghubung baru yang sudah belasan tahun banyak tertunda dengan berbagai alasan.”Untuk pembebasan lahan, tentu memerlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, yang penting rakyat tidak dirugikan,” ungkap SBY.

Prioritas selanjutnya, kata Presiden, adalah pengadaan sarana transportasi laut dan udara yang efektif menghubungkan semua pulau. Melalui transportasi yang efektif, maka masyarakat di daerah terpencil dan terluar dapat memenuhi ketersediaan logistik mereka dengan harga terjangkau.”Bila perlu kita lakukan revolusi transportasi, bila tidak maka biaya pengadaan logistik akan terus mahal,” sambungnya.

Kelima adalah pembenahan kebijakan di sektor pembiayaan. Selama ini pemerintah sampai harus mencari dana dari luar negeri untuk membiayai pembangunan, sedangkan sumber dana di dalam negeri sebenarnya tersedia. Ini karena masyarakat masih lebih memilih menyimpan uang dibanding berinvestasi. “Saya dengar ada dana yang nongkrong dan cuma diambil bunganya. Kita sampai teriak-teriak ke luar negeri untuk cari dana, padahal ada dari dalam negeri ada kemampuan. Perlu dikampanyekan keseimbangan antara menabung dan berinvestasi,” ujar SBY.

Keenam atau terakhir, katanya, adalah mendorong UMKM untuk berkembang. Perlu ada perlakuan tersendiri agar para pelaku UMKM tidak terpaksa harus berhadapan dengan pengusaha besar, sebab pasti mereka akan kalah dari segi sumber daya.”Ada jutaan pelaku UMKM, selama ini kurang terwakili. Suara mereka harus didengar,” tegasnya.
Swasta Siapkan Rp1.350 Triliun

 Pihak swasta nasional menyatakan komitmen investasi senilai Rp1.350 triliun atau setara US$ 150 miliar dolar  dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan angka tersebut merupakan hasil inventarisasi dari komitmen yang disampaikan oleh berbagai asosiasi pengusaha a.l. Apindo, Gapensi, Gaikindo, REI, Asosiasi Batu Bara, dan Hipmi.

Dia menjelaskan komitmen investasi senilai Rp1.350 triliun itu hanya meliputi proyek yang bernilai lebih dari Rp1 triliun yang sebagian besarnya adalah sektor pertanian dan pertambangan, dan infrastruktur hingga 15 tahun ke depan di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen investasi dari swasta, lanjut dia, bisa saja bertambah lagi apabila segala kendala dalam bidang birokrasi dan regulasi dapat diatasi sehingga semua rencana investasi dapat diimplementasikan tanpa hambatan. “Dengan teratasinya berbagai hambatan yang datang dari regulasi maupun birokrasi, kami yakin dunia usaha akan mempunyai ruang gerak yang lebih leluasa dalam menjalankan roda usaha dan investasi sehingga mempunyai daya saing yang lebih baik,” katanya.

Kondisi makro ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada 2010, menurut Suryo, juga menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya dunia usaha ke arah yang lebih baik.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan total komitmen swasta untuk berinvestasi dalam MP3EI yang meliputi semua sektor termasuk sektor UMKM senilai Rp1.993 triliun yang akan dilaksanakan hingga 2014.

Dia menambahkan beberapa proyek prioritas yang segera dilaksanakan pada 2011 dan 2012 senilai Rp1.371 triliun yang terdiri atas proyek pertanian, pariwisata, infrastruktur, serta pertambangan dan energi.

Sementara itu kalangan BUMN menyampaikan komitmennya meningkatkan nilai investasi dalam negeri hingga US$ 100 miliar, di mana angka ini telah tercapai, karena itu akan ditingkatkan lagi targetnya menjadi US$ 200 miliar

Galeri

Tidak Ada Galeri

Share to Facebook Share to Twitter Stumble It Email This More...

  Kembali         Cetak

© Copyright, 2010 - Kadin Sumatera Utara Indonesia. Designed by Webindo